Okebozz.Com | JSCgroupmedia ~ Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 tidak akan mengurangi fokus terhadap prioritas pembangunan daerah, termasuk perlindungan atas layanan dasar masyarakat.
Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Beltim, Khairil Anwar, dalam Rapat Paripurna IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang dilaksanakan di Ruang Sidang DPRD Beltim, Jumat (10/10/2025). Rapat tersebut menjadi ajang untuk memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rencana anggaran daerah.
Kebijakan Efisiensi Anggaran : Menyesuaikan dengan Instruksi Presiden
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Khairil Anwar menjelaskan bahwa prinsip efisiensi belanja daerah tetap menjadi acuan utama dalam penyusunan RAPBD 2026. Kebijakan ini, menurut Khairil, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 tentang kebijakan anggaran tahun 2026.
Lebih lanjut, Khairil menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD untuk Tahun Anggaran 2025. “Efisiensi ini tidak hanya sekadar pengurangan anggaran, tetapi lebih pada pengelolaan sumber daya yang lebih bijaksana dan terarah untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tegasnya.
Total Efisiensi Anggaran : Rp95,86 Miliar
Dalam paparan tersebut, Khairil mengungkapkan bahwa total efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Pemkab Beltim mencapai Rp95,86 miliar. Efisiensi ini sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, yang menetapkan prioritas pengurangan pada pos-pos anggaran yang dianggap kurang esensial untuk keberlanjutan pembangunan daerah.
“Pos-pos yang terdampak efisiensi ini antara lain adalah belanja alat tulis kantor, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan kendaraan, belanja hibah, belanja modal untuk aparatur, serta belanja pendukung lainnya yang tidak termasuk dalam prioritas daerah,” ungkap Khairil.
Namun, meski sejumlah pos anggaran dipangkas, Pemkab Beltim memastikan bahwa sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan layanan dasar masyarakat akan tetap mendapat perhatian penuh. Hal ini bertujuan agar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur tetap berjalan optimal, meskipun dalam kondisi pembatasan anggaran.
Program Prioritas Tetap Utuh : 17 Program Unggulan dan 11 Program Andalan
Pemkab Beltim menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, program-program strategis yang telah disusun sebelumnya tetap akan berjalan tanpa pemotongan anggaran. Tercatat, sebanyak 17 Program Unggulan dan 11 Program Andalan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp185,96 miliar akan dipertahankan tanpa perubahan. Program-program ini, menurut Khairil, merupakan bagian dari komitmen Pemkab Beltim untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memastikan program-program unggulan dan andalan yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan masyarakat, akan tetap berjalan utuh dengan alokasi anggaran yang tetap. Tidak ada pemotongan anggaran untuk program-program yang telah menjadi prioritas,” jelas Khairil.
Fokus pada Layanan Dasar: Pendidikan dan Kesehatan
Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan RAPBD 2026 adalah pelayanan dasar kepada masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Pemkab Beltim memastikan bahwa anggaran untuk pendidikan tetap berada di atas ketentuan mandatory spending, dengan persentase anggaran mencapai 27% dari total belanja daerah. Begitu pula dengan anggaran untuk sektor kesehatan, yang dipastikan tetap berada pada level 18,77% dari total anggaran RAPBD 2026.
“Anggaran untuk pendidikan dan kesehatan sudah kami atur agar tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi ini. Kedua sektor ini adalah sektor vital yang harus terus mendapat perhatian dan dukungan, terutama dalam rangka peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Khairil.
Selain itu, Khairil juga menambahkan bahwa pemantauan terhadap pelaksanaan program-program ini akan dilakukan secara terukur dan transparan melalui sistem pengendalian dan pelaporan kinerja yang ketat. Hal ini bertujuan agar semua program yang dijalankan dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Beltim.
Transparansi dan Akuntabilitas : Kunci Pengelolaan Anggaran
Khairil menegaskan bahwa dalam pelaksanaan RAPBD 2026, transparansi dan akuntabilitas akan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran daerah. Pemkab Beltim berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh alokasi anggaran digunakan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Pengelolaan anggaran ini harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kami akan terus memantau pelaksanaan program-program ini dengan menggunakan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tambah Khairil.
Tantangan dan Peluang di Tengah Kebijakan Efisiensi
Kebijakan efisiensi anggaran tentu membawa tantangan tersendiri bagi Pemkab Beltim, terutama dalam mengoptimalkan alokasi dana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Namun, kebijakan ini juga membuka peluang untuk melakukan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran, dengan fokus pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Beltim optimis bahwa dengan komitmen terhadap efisiensi anggaran, namun tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik, meskipun dalam kondisi anggaran yang terbatas.
Menjaga Keseimbangan antara Efisiensi dan Prioritas Pembangunan
Pemkab Beltim telah menunjukkan sikap yang bijaksana dalam menyikapi tantangan anggaran terbatas pada Tahun Anggaran 2026. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengorbankan prioritas pembangunan daerah, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar masyarakat.
Dengan langkah transparansi dan akuntabilitas yang jelas, serta komitmen untuk menjaga program unggulan dan andalan, Pemkab Beltim berharap anggaran yang terbatas dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
Ke depan, pengelolaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menghadapi tantangan serupa, sambil tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. | Okebozz.Com | */Redaksi | *** |
